Kepala Daerah Harus jadi Manajer Profesional

JAKARTA - Para kepala daerah diminta bersikap profesional dalam melakukan manajemen kepegawaian. Jangan seenaknya mengganti aparatur yang potensial, dan sebaliknya menempatkan anggota atau kerabat tim suksesnya dalam jajaran birokrasi.

"Tolong dipahami (oleh) para kepala daerah, pemerintahan ini bukan milik perorangan, kerabat, atau tim sukses. Pemerintahan merupakan milik rakyat, sehingga aparaturnya harus melayani rakyat dengan maksimal. Boleh saja kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) mengganti aparaturnya, asalkan penggantinya lebih profesional dan potensial," kata Menteri Negara PAN & RB, EE Mangindaan, kepada JPNN, Kamis (11/11).

Tak bisa dipungkiri, menurut Mangindaan lagi, banyak regulasi yang dibuat pemerintah saat ini, namun tidak atau belum berjalan. Ini katanya, terkait dengan tata laksana dan manajemen SDM aparatur. Karena itu, menurut Mangindaan pula, perlu adanya pengawasan masalah manajemen SDM, karena selama ini pengawasan kelihatannya terlepas.

"Perlu ada pengawasan dari dalam. Dan bagi aparatur yang dipindahkan tanpa alasan jelas, bisa mengajukan gugatan di PTUN," ucapnya.