Kepala Daerah Ikut Teror Aktivis Antikorupsi

KP2HAM Desak DPR Bahas RUU Perlindungan HAM

Kepala Daerah Ikut Teror Aktivis Antikorupsi
Kepala Daerah Ikut Teror Aktivis Antikorupsi
JAKARTA - Aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Pembela HAM (KP2HAM) hidup dibawah ancaman dan teror. Bukan saja intimidasi dan kriminalisasi yang diterima, namun kekerasan acap kali dilakukan oleh orang-orang yang merasa terganggu dengan kerja aktivis dalam melakukan investigasi.

"Ancaman umumnya dilancarkan oleh pihak-pihak yang merasa terusik dengan kerja investigasi dari lembaga-lembaga antikorupsi maupun pembelaan masyarakat yang dilakukan oleh aktivis pembela HAM. Corruptors fight back, pelaku pelanggaran HAM, berusaha menggembosi upaya pengungkapan kasus melalui cara-cara kekerasan, fisik maupun nonfisik," kata Tama S Langkun, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Kamis (31/3).

KP2HAM merupakan jejaring aktivis yang memiliki jaringan ke daerah-daerah. Selain ICW, ada pula LBH Jakarta, Garut Government Watch (G2W), Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), LBH Semarang, KP2KKN Jawa Tengah, Sitas Desa Blitar, LBH Surabaya, Malang Corruption Watch (MCW), dan LPS HAM Palu.

Dalam pemetaan tindak kekerasan, KP2HAM menyebutkan ada 10 daerah yang tidak aman bagi aktivis. Masing-masing, Malang, Surabaya, Tasikmalaya, Brebes, Tegal, Semarang, Palu, Blitar, Pontianak, Garut, dan Jakarta.

JAKARTA - Aktivis antikorupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tergabung dalam Koalisi Perlindungan Pembela HAM (KP2HAM) hidup dibawah ancaman dan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News