Kepala Daerah Jangan Buka Sekolah Bila Belum Siap 100 Persen
Selain kesiapan infrastruktur sekolah, kesiapan guru, murid, dan orang tua, hal penting lain yang harus dipastikan kepala daerah adalah mekanisme pengawasan penerapan protokol kesehatan jika pembelajaran tatap muka dilakukan.
Menurutnya, harus ada lembaga yang memang dibentuk untuk melakukan pengawasan bahwa sekolah-sekolah yang dibuka, secara konsisten benar-benar melaksanakan protokol kesehatan yang ketat.
Dia mengatakan kegiatan yang selama ini sudah dilonggarkan, misalnya mal dan perkantoran, sudah ada dan berjalan mekanisme pengawasannya.
Idealnya, kata dia, jika sekolah juga ingin dibuka, harus ada gugus tugas khusus untuk melakukan pengawasan.
Selain itu, agar sekolah benar-benar menjadi tempat yang nyaman untuk belajar tatap muka, idealnya juga dilakukan tes corona secara berkala terutama untuk para pengajar dan juga mungkin para siswa.
Menurutnya, hal ini penting agar di sekolah tidak terjadi kasus penularan yang tentunya sangat-sangat tidak diinginkan.
"Untuk itu jika memang daerah belum siap 100 persen, saran saya pembelajaran tatap muka ditunda dulu sampai semua persiapan dan implementasinya benar-benar matang,” kata senator dari DKI Jakarta ini.
Seperti diketahui, penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang tampaknya masih membutuhkan waktu panjang membuat pemerintah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan salah satunya terkait pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
Kepala daerah diimbau tidak buru-buru membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka bila belum siap 100 persen. Banyak hal yang harus dipertimbangkan.
- Punya Modal Besar, Sahabat Yoshua Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah
- Fahira Sebut Ridwan Kamil Bakal Tutup Perusahaan Miras PT Delta Djakarta
- Kementerian LH/BPLH Layangkan Surat Peringatan kepada 306 Kepala Daerah Terkait TPA Sampah, Ini Penyebabnya
- Budi Gunawan Soroti Peran Stabilitas Polkam Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi
- Prabowo Bakal Kumpulkan Pejabat Daerah, Ini yang Dibahas
- Jangan Intervensi ASN untuk Dukung Paslon Kepala Daerah Tertentu