Kepala Daerah Kompak Usulkan Honorer Tak Masuk Pendataan BKN Diangkat PPPK Bertahap
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah kepala daerah kompak mengusulkan honorer yang tidak masuk pendataan BKN tetap diangkat PPPK secara bertahap.
Pengangkatan ini diusulkan bertahap hingga lima tahun ke depan.
Wakil Wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) H. Pilar Saga Ichsan mengatakan penyelesaian honorer tidak bisa diselesaikan tahun ini, apalagi cukup banyak belum didata Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Ichsan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar honorer yang belum masuk pendataan BKN tetap diberikan kesempatan sama mengikuti seleksi PPPK.
'Honorer yang belum didata BKN sebaiknya diberikan kesempatan juga ikut tes. Toh pengangkatannya juga bertahap," kata Ichsan kepada JPNN.com baru-baru ini.
Dia menegaskan jika pemerintah ingin masalah honorer harus diselesaikan tahun ini, maka pemda sebaiknya diberikan suntikan dana untuk gaji dan tunjangan PPPK.
Walaupun Kota Tangsel memiliki kemampuan fiskal memadai, tetapi tidak bisa mengangkat seluruh honorer secara serentak.
Sebab, APBD Tangsel bukan hanya untuk membiayai SDM, tetapi juga program lainnya.
Kepala daerah kompak usulkan honorer tak masuk pendataan BKN diangkat PPPK bertahap
- Honorer & ASN PPPK Desak Tambahan Gaji 2 Juta untuk Semuanya, Jangan Hanya Guru
- Selamat, 9.532 Orang Lulus Seleksi Administrasi P3K di Bekasi
- Pernyataan Terbaru Wakil Mendikdasmen soal Kesejahteraan Guru Honorer
- Jangan Ada Lagi Cerita Gaji Guru Honorer Kurang Manusiawi
- Honorer Calon PPPK 2024 Dinyatakan MS Disanggah OPD, Ada yang TMS karena Hal Sepele, duh!
- Beragam Penyebab Honorer Gagal Administrasi PPPK 2024, Niko: Sepele