Kepala Daerah Minta Jaminan Formasi Tambahan PPPK Tahap 2, MenPAN-RB: Pasti Diterima
jpnn.com, JAKARTA - Para kepala daerah meminta jaminan pemerintah soal formasi tambahan PPPK tahap 2. Harapan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelesaian Penataan Tenaga Non-ASN di Instansi Pemerintah Daerah, Rabu (8/1).
Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, usulan formasi PPPK 2024 tahap 1 memang hanya 4 ribuan, sedangkan jumlah honorer 27 ribuan.
Dia berjanji akan mengajukan formasi tambahan PPPK 2024 tahap 2 sebanyak 7 ribuan. Namun, Bey mengatakan apakah pemerintah pusat siap menerima usulan tersebut.
Merespons Bey, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini menjawab cepat, "semua usulan pemda pasti kami terima."
MenPAN-RB Rini menegaskan, berapa pun usulan pemda akan dikabulkan demi menuntaskan honorer database Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Seharusnya gubernur Jabar mengajukan formasi PPPK 2024 sebanyak 27 ribuan, tetapi kan ternyata hanya 4 ribuan, makanya sisanya 23 ribuan," ucapnya.
Dengan penambahan formasi PPPK 2024 tahap 2 sebanyak 7 ribuan, lanjut Menteri Rini, Jabar masih menyisakan 16 ribuan honorer.
Dia berharap 16 ribuan itu dialihkan ke PPPK paruh waktu agar tidak ada honorer yang terkena dampak aturan UU 20 Tahun 2023 tentang ASN.
Kepala daerah minta jaminan formasi tambahan PPPK tahap 2, MenPAN-RB Rini Widyantini mengatakan pasti diterima
- MenPANRB Rini Dorong Kepala Daerah Memastikan Honorer Daftar PPPK Tahap 2
- 1,7 Juta Honorer Database BKN Dipastikan Dapat NIP PPPK & Paruh Waktu, Masih Berlaku?
- Kementerian Bertambah, ASN Belum Dipindahkan ke IKN dalam Waktu Dekat
- Menpan-RB Ungkap Alasan Belum Ada ASN yang Dipindah ke IKN, Tunggu Arahan Prabowo
- Pejabat BKPSDM Mukomuko: 114 Formasi PPPK Kosong Pelamar
- Seleksi PPPK: DPD RI Ingatkan KemenPAN-RB soal Komitmen tentang Non-ASN