Kepala Daerah Mulai Menjerit, Minta Pasokan Batu Bara ke PLN Diamankan

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bakal mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan pentingnya menjaga pemenuhan kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN.
“Saya ingin memberikan masukan, jangan sampai ada kebutuhan dasar (batu bara, red) justru tidak terpenuhi seperti mati kita ini di lumbung padi,” ujar Herman Deru disela-sela kegiatan operasi pasar di Pasar Alang-Alang Lebar, Palembang, Rabu (13/1).
Dia meminta Presiden Jokowi tegas mengenai aturan ekspor batu bara demi terjaganya ketahanan energi nasional.
“Jangan batu bara itu lebih banyak diekspor, dibandingkan untuk dalam negeri sendiri. Sebaiknya dibuatkan kuota ekspornya,” katanya.
Herman mengatakan walau kebijakan tersebut berada di ranah pemerintah pusat, namun, sebagai daerah penghasil batu bara, dia merasa penting untuk mengingatkan persoalan kebijakan ekspor.
"Apalagi, Sumsel adalah lumbung energi nasional karena di sini terdapat sejumlah pembangkit tenaga listrik PLN dan areal pertambangan batu bara," ungkapnya.
Sumsel diperkirakan memiliki 22,2 miliar ton batu bara yang bisa memenuhi kebutuhan energi nasional hingga 100 tahun mendatang.
Di daerah ini juga berdiri BUMN pertambangan batu bara PT Bukit Asam dengan target produksi 37 juta ton pada 2022.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bakal mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan pentingnya menjaga pemenuhan kebutuhan bahan bakar pembangkit PLN.
- KADIN Indonesia Apresiasi Investasi Prancis dalam Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
- Peneliti TRI: Penataan Distribusi LPG Merupakan Langkah Strategis
- Krisis Pangan Global Mulai Terjadi, Bagaimana Status Indonesia?
- Akademisi Nilai Tata Kelola LPG 3 Kilogram jadi Solusi Subsidi Tepat Sasaran
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Akademisi Nilai Konsesi Tambang untuk UMKM & Koperasi Wujud Keadilan Ekonomi