Kepala Daerah Persoalkan Rekomendasi KPK

JAKARTA - Berdasar hasil kajian atas penggunaan dana APBD, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merekomendasikan agar pemerintah daerah tidak lagi membantu klub sepak bola dengan dana APBD. Selain itu, KPK juga meminta para kepala daerah agar tidak merangkap jabatan sebagai pengurus klub olahraga termasuk sepakbola.

Namun ternyata rekomendasi KPK itu tak serta merta membuat para kepala daerah menurutinya. Bahkan, ada kepala daerah yang minta rekomendasi KPK yang disampaikan Selasa (5/4) itu ditinjau ulang.

Seperti Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi, menegaskan bahwa perhatian pemda terhadap olahraga, termasuk sepakbola di daerah tetap masih perlu dilakukan. Salah satu wujudnya adalah dengan memberikan bantuan keuangan untuk mendukung kegiatan opersional klub sepakbola. “Karena memajukan olahraga menjadi bagian dari program pemerintah juga,” ungkapnya.

Begitu pula dengan jabatan sebagai ketua di suatu organisasi olahraga. Menurut Abhraham, baginya hal tersebut tidak menjadi persoalan asalkan dijalankan dengan baik sesuai mekanisme. “Saya saja sekarang masih menjabat Ketua PSSI di Papua Barat,” tegasnya.