Kepala Daerah Siap Berjuang Tuntut Otsus bagi Kaltim

jpnn.com - SAMARINDA - Para kepala daerah di Kaltim satu pandangan dalam perjuangan menuntut kekhususan dari pusat. Namun, mereka mengingatkan bahwa pergerakan harus sesuai koridor dan dilandasi dasar tuntutan yang kuat.

Bupati Kukar, Rita Widyasari menegaskan daerahnya tinggal menunggu waktu menjadi “pengemis”. Begitu kekayaan Bumi Mulawarman habis dikuras, tak banyak pembangunan yang bisa dinikmati penduduk jika kondisi sekarang terus berlangsung.

Kukar menjadi bagian penting dalam pengajuan otonomi khusus (otsus). Bukan hanya sebagai daerah dengan sumbangan terbesar bagi pendapatan negara, Kukar memiliki sejarah. Kerajaan tertua di Indonesia, Kutai, berdiri di sini. Sejarah menjadi satu dari empat rencana alasan Kaltim mengajukan otsus di samping sumber daya alam, infrastruktur, dan lingkungan hidup.

Namun, kendati menerima transfer keuangan dalam jumlah besar dari pusat, Kukar merasa belum adil. Rita mengatakan, dana sebesar itu sejatinya memang milik Kukar dari eksploitasi sumber daya alam. Dan, Kukar merana karena pengerukan perut bumi. Pada 2015, seperti dimuat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA), Kukar menerima Rp 4,2 triliun.

“Jika dibandingkan dengan anggaran daerah lain, memang (Rp 4,2 triliun) terlihat besar. Tapi pernahkah menghitung luas Kukar? Berapa panjang jalan yang rusak parah? Rumah sakit pun belum banyak. Sekolah masih ada yang jelek,” papar Rita dilansir Kaltim Post (Grup JPNN.com), Senin (15/12).

Ditegaskan, sepanjang perjuangan otsus demi keadilan dan kemaslahatan rakyat, Kukar pasti mendukung.

Terpisah, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menegaskan, dirinya mendukung penuh perjuangan otsus yang digulirkan pemprov bersama sejumlah elemen masyarakat di Kaltim. Rizal bahkan siap memberi tanda tangan dan dukungan tertulis terhadap perjuangan itu.

Dikatakan, kepentingan perjuangan jelas untuk masyarakat Kaltim. Tuntutan keadilan terhadap porsi pembangunan kepada pusat sudah benar. Selama ini, kata Rizal, harus diakui bahwa kucuran anggaran bagi Kaltim masih tidak adil dibanding sumbangsih Bumi Etam kepada pusat.