Kepala Daerah Suka Kluyuran, Dicopot 3 Bulan

Sementara, di pasal 58 ayat (3) mengatur pemberian sanksi bagi  kepala daerah yang meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari tujuh hari tanpa izin, yakni dikenai sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk gubernur dan oleh Menteri untuk bupati/walikota.

Di ayat selanjutnya dinyatakan, jika masih membandel dan mengulanginya lagi hingga mendapat dua kali teguran tertulis, maka yang bersangkutan wajib menjalani program program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh kemendagri.

Revisi UU pemda juga memberikan kewenangan bagi gubernur untuk menjatuhkan sanksi bagi bupati/walikota yang bandel, tak mau hadir saat diundang rapat. Ini seperti diatur di pasal 78, dimana gubernur diberi kewenangan melayangkan surat teguran. Jika masih mengulang, gubernur mengusulkan kepada Menteri untuk diberikan program pembinaan khusus bidang pemerintahan kepada yang bersangkutan. (sam/jpnn)