Kepala Daerah Tak Tanggap Soal Asap, Jokowi Geregetan
jpnn.com - JAKARTA—Presiden Joko Widodo menyayangkan kurang tanggapnya kepala daerah yang wilayahnya rawan kebakaran lahan dan hutan. Kebanyakan daerah, kata dia, tidak memiliki anggaran untuk penanganan dan pencegahan kabut asap.
“Wilayah yang punya hutan potensi kebakaran agar tahun depan anggarkan untuk penanganan itu. Saya lihat yang terbakar sekarang ini baik provinsi, kota, kabupaten tidak ada anggaran untuk itu. Ini perlu dicatat, karena kemarin, daerah saya tanya, jawabnya tidak ada anggaran itu,” tegas Jokowi saat menggelar rapat kerja pemerintah tahun 2015 dengan para gubernur Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10).
Dana yang harus diprioritaskan adalah pencegahan. Misalnya, kata Jokowi, pembuatan kanal bersekat di area hutan untuk menjaga kelembaban tanah sekitarnya. Selain itu, Jokowi meminta kepala daerah tidak lamban dalam menetapkan status siaga darurat saat kabut asap melanda daerah masing-masing.
Pengalaman sebelumnya, beberapa daerah sedikit terlambat dalam menetapkan status siaga darurat tersebut.
“Untuk masalah kebakaran dan asap, agar pada musim panas berikutnya, yang namanya surat siaga darurat itu segera dikeluarkan. Jadi pemerintah pusat dan BNPB itu bisa bergerak cepat. Karena tanpa itu BNPB tidak bisa mengintervensi daerah karena sudah otonomi,” tegas Jokowi. (flo/jpnn)
JAKARTA—Presiden Joko Widodo menyayangkan kurang tanggapnya kepala daerah yang wilayahnya rawan kebakaran lahan dan hutan. Kebanyakan daerah,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Menko Airlangga Bertemu Menteri Lombard di Prancis, Bahas Kerja Sama Perdagangan, Investasi, & Energi
- Pakar Soroti Tantangan Transisi Energi di Asia Tenggara, Stabilitas Kebijakan Jadi Kunci
- Pramono Serahkan Kunci Kepada Warga untuk Bisa Huni Rusun Kampung Susun Bayam
- Meminimalkan Potensi Banjir, Jokowi Meminta Normalisasi Sungai Ciliwung Dapat Dilanjutkan
- Seskab Teddy Indra Wijaya Naik Pangkat jadi Letnan Kolonel
- PSI: OMO FOLU Tidak Membebani Anggaran Negara