Kepala Daerah Tersangka Korupsi Bisa Diperiksa

Saat ini, izin pemeriksaan tersebut menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Lembaga tersebut akan memastikan berapa kerugian negara dari setiap perkara yang melibatkan kepala daerah. "Kerugian negara itu kan salah satu unsur korupsi,"  kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Noor Rachmad.

Denny menegaskan bahwa Istana tak bisa disalahkan atas lamanya izin pemeriksaan tersebut. Jika memang benar-benar serius mengusut kasus itu, Kejagung bisa meneruskan penyidikan tanpa persetujuan SBY. "Soal administrasi inilah yang sering dijadikan dalih para mafia perkara agar kasus tak segera ditangani,"   katanya.

Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum itu balik menuding apakah surat tersebut benar-benar sampai di meja SBY. Dia menduga ada kemungkinan surat itu tak pernah sampai.  "Surat ke Presiden sangat banyak setiap hari. Bisa saja dikatakan sampai ke presiden padahal belum pernah,"   katanya. (aga/ttg)