Kepala Daerah Tersangka, Sore Makassar, Malam Bogor

jpnn.com - JAKARTA - Makin banyak saja kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Pada sore hari, lembaga pimpinan Abraham Samad itu menjadikan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin tersangka dugaan korupsi kerja sama proyek instalasi PDAM. Malamnya, giliran Bupati Bogor Rachmat Yasin ditangkap melalui operasi tangkap tangan.

Operasi itu dilakukan KPK sejak sore hari. Disaat Jubir Johan Budi S.P mengumumkan status tersangka Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajudin, penyidik bergerak ke Bogor. Sekitar pukul 16.13, di sebuah restoran kawasan Sentul, diamankan dua orang.
    
Mereka adalah FXY dari swasta dan M. Zairin yang menjabat sebagai Kadis Pertanian Bogor. Tidak berhenti disitu, sekitar pukul 19.00 giliran Bupati Rachmat Yasin yang diamankan. Penangkapan Yasin dilakukan di sebuah perumahan bernama Yasmin. "Lantas dibawa ke sebuah kantor di Sentul, ditemukan uang miliaran," kata Johan.
    
Terkait jumlah uang, KPK belum bisa menyampaikan ke publik karena masih dihitung. Johan menyebut, ada dugaan kecurangan dalam pengurusan izin rencana umum tata ruang (RUTR) di beberapa lokasi. "Kawasan Bopunjur, Bogor, Puncak, dan Cianjur," urainya.
    
Semalam, KPK langsung memeriksa lima orang. Selain tiga orang dari tangkap tangan itu, menjelang ganti hari datang dua orang lagi yang menjadi supir dan ajudan Rachmat Yasin. KPK punya waktu 1x24 jam untuk membuktikan benar tidaknya terjadi tindak pidana korupsi.
    
"Penangkapan ini berasal dari informasi masyarakat. Ada dugaan transaksi berkaitan dengan RUTR," tambahnya.    
      
Masuknya Ilham Arief dan Rahmat Yasin dalam pusaran kasus korupsi menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat korupsi. Data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat ada 318 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terjerat korupsi.
            
Kepala daerah yang terjerat korupsi itu lengkap mulai dari Gubernur, Wakil Gubenur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota serta Wakil Walikota. Data itu diambil dari mereka yang berkasus di KPK, Kejaksaan maupun Polri. Sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan sebenarnya KPK selama ini sudah berupaya melakukan upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah.
      
"Upaya pencegahan selalu kami lakukan, salah satu konsen KPK saat ini pada korupsi di batubara dan kehutanan," kata Bambang, Selasa malam (6/5). Untuk kasus di KPK sendiri tercatat 10 Gubernur dan 37 Walikota, Bupati serta wakil yang terjerat korupsi.(dim/gun)