Kepala Daerah yang Korup Masih Aman

Meski demikian, dia menilai uji materi itu perlu didukung. Dengan dikabulkannya permohonan itu dapat membuka celah lebih baik bagi Kejaksaan di daerah melakukan penyidikan bagi kepala daerah.

Dihubungi terpisah, Direktur Penyidikan (Dirdik) pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arnold Angkouw mengatakan, tertundanya pemeriksaan sembilan kepala daerah yang diduga tersangkut korupsi tersebut bukan semata kartena izin presiden.

Menurutnya, pihaknya masih harus mencari alat bukti sebelum mengajukan izin pemeriksaan kepada Presiden SBY. ”Izin kepala daerah tidak bisa sembarangan. Kami perlu pembuktian yang kuat, jangan ujuk-ujuk (tiba-tiba) minta izin pemeriksaan ke presiden,” kata Arnold.

Ini berarti kasus dugaan korupsi kepala daerah tak banyak berkembang. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada akhir 2010 lalu, para kepala daerah belum diperiksa. Bahkan, hingga jabatan Dirdik berpindah tangan dari Jasman Panjaitan ke Arnold Angkouw pun pengusutan kasusnya masih jalan di tempat.

 

Untuk memeriksa mereka, kejaksaan harus mendapat izin dari presiden. Namun, jika izin tak keluar selama 60 hari, pemeriksaan tetap bisa dilakukan.