Kepala Daerah yang Tak Serius Terapkan PPKM Darurat Bisa Dipecat
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengingatkan pentingnya semua pihak fokus menekan laju penyebaran COVID-19.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu mengambil tindakan tegas terhadap kepala daerah yang tidak serius menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Junimart menilai pemerintah pusat dapat memberhentikan kepala daerah yang terbukti tidak serius atau abai dalam penerapan PPKM Darurat.
"Apabila terbukti mengabaikan PPKM Darurat yang berujung mengorbankan kesehatan rakyat, kepala daerah harus diberhentikan," ujar Junimart saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (2/7).
Politikus PDI Perjuangan ini menyebut pemberhentian dimungkinkan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).
Menurut dia, kepala daerah bisa diberhentikan, apabila melanggar UU Pemda melalui mekanisme yang sudah diatur dan melalui putusan Mahkamah Agung (MA).
"Kepala daerah wajib menyelamatkan kesehatan rakyatnya masing-masing. Untuk itu, kepala daerah yang mengabaikan hukum tertinggi tersebut harus diberikan sanksi berat," ucapnya.
Junimart menilai sudah menjadi kewajiban kepala daerah untuk menyelamatkan kesehatan rakyatnya masing-masing tanpa alasan apa pun.
Junimart Girsang menyebut pemerintah pusat bisa memecat kepala daerah yang tak serius menerapkan PPKM Darurat.
- Punya Modal Besar, Sahabat Yoshua Dinilai Bisa Tingkatkan Elektabilitas Calon Kepala Daerah
- Kementerian LH/BPLH Layangkan Surat Peringatan kepada 306 Kepala Daerah Terkait TPA Sampah, Ini Penyebabnya
- Budi Gunawan Soroti Peran Stabilitas Polkam Daerah dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi
- Prabowo Bakal Kumpulkan Pejabat Daerah, Ini yang Dibahas
- Jangan Intervensi ASN untuk Dukung Paslon Kepala Daerah Tertentu
- Pak Luhut Dapat Tambahan Jabatan Khusus, Selamat