Kepala Desa Hingga Bupati, Ratusan Pejabat Jadi Korban KPK Gadungan

Oleh karena itu, dia meminta agar setiap pejabat dari berbagai tingkatan agar mengetahui pasti keberadaan KPK asli dengan gadungan. "Jadi kami datang ke sini untuk menginformasikan agar tidak ada lagi pejabat yang tertipu," katanya.

Lebih lanjut dia katakan, pihaknya pun akan memberantas berbagai penggunaan logo dan simbol KPK oleh pihak yang tidak berhak. Logo dan simbol tersebut seringkali digunakan oleh media gadungan dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurutnya, hal itu tidak diperbolehkan sehingga pelakukanya akan ditindak. Dia pun meminta Kesbangpol Pemprov Jabar agar segera menertibkan pihak-pihak yang menggunakan logo KPK.

"Ada pula ormas yang mengaku terafilisasi ke KPK, pakai kartu nama KPK. Pasti itu nipu," ujarnya seraya memastikan agar para pejabat berani melaporkan modus ini ke polisi agar tidak termanfaatkan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengakui dirinya punya pengalaman dengan modus penipu yang mengatasnamakan KPK. Saat itu, kata dia, dirinya menerima surat yang mengatasnamakan KPK.

"Saat kita periksa, teliti lagi, ini mah penipu. Dilihat dari amplopnya, beda. Dari logonya beda, sampai kata-katanya (isi surat) juga beda. Oh ini penipu, ya sudah kita biarkan," bebernya.

Heryawan pun mengimbau seluruh jajaran di bawahnya agar lebih hati-hati dan segera melapor jika menemukan petugas KPK gadungan. Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Iwa Karniwa menambahkan, pihaknya telah melakukan sosialisasi khusus agar tidak ada pejabat Pemprov Jabar yang tertipu KPK gadungan.

Iwa pun memastikan, hingga saat ini tidak ada pejabat di lingkup Pemprov Jabar yang menjadi korban penipuan tersebut. "Pejabat harus bisa mencermati modus-modus dari KPK gadungan yang memiliki tujuan dan kepentingan pribadi, baik itu dalam bentuk pemerasan atau indikator lainnya," katanya.