Kepala Sekolah di Surabaya Mulai Pusing Atur Dana

Kepala Sekolah di Surabaya Mulai Pusing Atur Dana
140 Sekolah tak Bisa Gelar UNBK Mandiri. Foto Dokumen JPNN.com

"Dana ini (listrik dan air, Red) sebelumnya tidak masuk dalam anggaran bopda," jelasnya.

Tak cukup itu. Kepala sekolah juga harus mencari jalan keluar untuk menyediakan anggaran tunjangan kinerja (tukin) bagi guru dan pegawai sekolah.

Sama seperti listrik dan air, tukin juga langsung diberikan oleh pemkot di luar anggaran bopda.

Para guru SMA/SMK tentu kini diliputi rasa khawatir. Sebab, tunjangan kinerja yang lumayan nilainya bisa saja tidak mereka terima lagi. Bagi guru, tunjangan tersebut cukup menjanjikan.

Johanes menyatakan, setelah pelimpahan kewenangan ke pemprov, sekolahnya kini sedang sibuk menyusun rencana kerja dan anggaran sekolah.

Tentu kepala sekolah harus pintar-pintar mencukupkan anggaran yang mereka terima dengan kebutuhan sekolah selama ini.

Bila akhirnya masih kurang, Johanes berencana menghadap ke provinsi. Mereka berharap standar SPP bisa dinaikkan lagi.
"Mengingat ada tambahan pengeluaran. Atau kalau tidak bisa, ya paling tidak bisa setara dengan anggaran besaran bopda tahun lalu sebesar Rp 152 ribu," ucapnya.

Kepala SMAN 10 Hasanul Faruq punya keluhan yang tidak jauh beda. Menurut dia, beban listrik, telepon, air, dan pembayaran tunjangan kinerja akan jadi beban sekolah.

Sejumlah sekolah di Surabaya masih mengalami kendala setelah pemindahan pengelolaan SMA/SMK.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News