Kepemimpinan Lemah, Target Pertumbuhan Ekonomi Gagal
Itu disebabkan, penerimaan perpajakan sampai akhir September 2017 hanya sebesar Rp874,2 triliun atau 59,36 persen dari target APBNP 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun.
“Perkiraan kami atas penerimaan perpajakan tahun anggaran 2017 maksimal hanya sebesar Rp1.322 triliun. Hal tersebut didasarkan potensi shortfall penerimaan perpajakan minimal sebesar Rp150 triliun. Karena itu, target penerimaan perpajakan RAPBN 2018 sebesar Rp1.609,4 triliun tidak akan tercapai, sebab akan terjadi shortfall minimal sebesar Rp100 triliun,” ungkap Heri lagi.
Ditambahkannya, F-Gerindra tidak setuju dengan postur RAPBN 2018, karena target belanja dan pertumbuhan ekonomi terlampau rendah.
“Namun, jika itu yang diyakini pemerintah, kami persilakan pemerintah melaksanakan. Semoga berguna bagi negara dan bangsa,” tutupnya. (adv/jpnn)
Pemerintah juga dinilai gagal mengurangi warga miskin. Ada penambahan warga miskin sebanyak hampir 7 ribu jiwa dalam laporan BPS pada Maret 2017.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli