Kepemimpinan PPP Dinilai Alami Gejala 'Autis'

Selain mengungkap kecemasannya terhadap kepemimpinan PPP saat ini, anggota Komisi IV DPR itu juga mengingatkan soal arus besar yang menginginkan angka Parliamentary Treshold (PT) pada kisaran 3 hingga 5 persen. "Kalau PT itu dipatok pada kisaran 4 persen saja, maka tamatlah riwayat PPP. Tapi saya optimis ancaman konstitusi itu bisa dielakkan, karena mayoritas kader PPP saat ini berkomitmen untuk mengeksekusi sebuah perubahan pada forum muktamar mendatang," tuturnya.

Dikatakan Moqowam, secara fisik, mayoritas kader PPP yang berkomitmen untuk sebuah perubahan itu saat ini memang berada dalam struktural kepemimpinan Ketua Umum PPP saat ini, Suryadharma Ali. "Tapi secara visi dan misi, jelas mereka itu tidak lagi berada di status quo. Karena sama halnya dengan saya, ternyata mereka juga menginginkan agar PPP jangan sampai jadi fosil. Untuk itu, perubahan harus dilakukan melalui muktamar," imbuhnya.

Menyinggung soal komunikasi dan silaturrahim dengan mayoritas kader yang menginginkan perubahan itu, Muqowam menegaskan bahwa kelompok-kelompok itu antara lain datang dari DPW dan DPC di Pulau Jawa, Kalimantan, juga Sulawesi serta Bali. "Gejala yang sama juga terlihat dari DPW dan DPC di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Bengkulu. Sementara DPW Sumatera Barat hingga kini masih terperangkap dengan stigma status quo, karena dari awal proses pemilihan, kepengurusan DPW Sumbar itu tidak normal, dan secara normatif-politis nanti harus kita luruskan," tegasnya.

Muqowam pun menegaskan, apabila dirinya oleh forum muktamar diberi kepercayaan untuk menjadi Ketua Umum PPP, maka dia berjanji untuk tidak ikut dalam kabinet. "Apapun kondisinya, saya tidak akan ikut dalam kabinet di pemerintahan, karena sebagai kader saya merasa lebih berkewajiban untuk menyelamatkan partai agar tidak menjadi fosil," ujarnya.