Kepentingan Politik Juga Memengaruhi Penanganan COVID-19 di Australia

Sabtu, 12 September 2020 – 05:34 WIB

Premier Victoria Daniel Andrews dan Perdana Menteri Scott Morrison berasal dari dua partai yang berbeda, namun keduanya dituntut untuk bisa bekerjasama untuk menangani COVID-19. (ABC News)

Baca juga: Kabar warga Indonesia jalani lockdown lebih ketat di Melbourne

Photo: Kebanyakan warga Indonesia di Melbourne merasa tidak terlalu berdampak pada aturan pembatasan tahap keempat yang lebih ketat, karena sudah banyak diam di rumah sejak Maret lalu. (AAP: Daniel Pockett)

PM Morrison juga kemudian berusaha membandingkan Victoria (dikuasai Partai Buruh) dengan negara bagian New South Wales (dikuasai Partai Liberal).

"Dalam situasi yang sama yang ditetapkan oleh Victoria, New South Wales juga seharusnya menetapkan kebijakan lockdown," kata PM Morrison.

"Pendapat bahwa NSW akan melakukan hal yang sama bila keadaan kami diterapkan di sana. Tentu saja aturan kami tidak bisa diterapkan di sana. Mereka NSW dan kami tidak dalam situasi yang sama dengan mereka," kata Daniel.

Ketegangan antara PM Morrison dengan negara bagian lain, selain Victoria, juga terjadi dengan Menteri Utama Queensland, Premier Annastacia Palaszczuk.

Annastacia yang berasal dari Partai Buruh menuduh PM Morrison melakukan tindakan 'bullying' terhadap dirinya dengan campur tangan saat ada seorang warga yang minta diberi izin khusus untuk menghadiri pemakaman ayahnya.

Rabu kemarin, PM Morrison menelpon langsung Anastasia agar warga tersebut diber izin. Dia akhrinya bisa melihat jasad ayahnya untuk terakhir kali namun tidak dizinkan untuk menghadiri pemakaman.

Premier Queensland itu mengatakan dia bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut dan tindakan PM Morrison menelpon dirinya adalah hal yang tidak pantas.