Kepolisian dan Peradilan Paling Rawan Suap
Selasa, 09 Juli 2013 – 20:53 WIB

Kepolisian dan Peradilan Paling Rawan Suap
JAKARTA - Survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 oleh Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan terdapat delapan jenis layanan publik yang rawan suap di Asia Tenggara. Di antaranya layanan bidang pendidikan, peradilan, medis dan kesehatan, kepolisian, catatan sipil dan perizinan serta pajak. Selain itu juga pada layanan listrik, air, telepon dan layanan pertanahan.
"Saat ini suap paling banyak dilakukan untuk pelicin urusan dari layanan-layanan publik itu," kata Sekjen TII Dadang Trisasongko dalam jumpa pers di Jakarta Selatan, Selasa, (9/7).
Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki presentasi berbeda dalam survei terkait suap itu. Untuk negara Kamboja, layanan tertinggi rawan suap adalah kepolisian dan peradilan. Masing-masing sebesar 65 persen.
Di Indonesia yang tertinggi juga kepolisian, yakni sebesar 75 persen. Disusul peradilan sebesar 66 persen. Di beberapa negara tetangga lainnya, indikasi rawan suap ini masih dalam tahap rendah dibanding Kamboja dan Indonesia. Di Malaysia, rawan suap terbilang rendah secara umum. Tertinggi di kepolisian sebesar 12 persen dan peradilan 8 persen.
JAKARTA - Survei Global Corruption Barometer (GCB) 2013 oleh Transparency International Indonesia (TII) menyebutkan terdapat delapan jenis layanan
BERITA TERKAIT
- Momen Hari Kartini, Andini Anissa Jadi Perempuan Pertama Peraih Gelar Kubestronaut
- Kiprah Kartini Hulu Migas Membangun Ketahanan Energi untuk Negeri
- Bantu Nelayan, HNSI Dorong Pemerintah Pakai Teknologi Alternatif
- KSPSI Dorong Indonesia Meratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Perlindungan Awak Kapal Perikanan
- Dendi Budiman: Miskinkan Hakim dan Pengacara Terlibat Suap Rp 60 Miliar
- Gibran Buat Konten Bonus Demografi, Deddy PDIP: Jangan Banyak Bikin Video, Kerja Saja