Kepri Sulit Hindari Dollar

BATAM - Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Mata Uang, akhir Mei lalu. Salah satu esensi undang-undang ini adalah mewajibkan transaksi dalam negeri dengan mata uang rupiah.

Namun, UU tersebut agaknya sulit diterapkan di wilayah Kepri, khususnya di Batam, Bintan dan Karimun. "Ini situasi yang dilematis bagi Kepri. Karena sangat sulit untuk menghapus dollar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kepri, khususnya di Batam dan Bintan," kata Ketua DPRD Kepri, Nur Syafiadi seperti dikutip Batam Pos.

Kata dia, Kepri sudah terimbas dengan kehidupan ekonomi negara tetangga. Kondisi ini tak terlepas dengan letak geografis Kepri yang berada di wilayah perbatasan. Sehingga, kata Nur, masyarakat Kepri lebih cenderung mengukur nilai tukar barang dan jasa dengan mata uang asing ketimbang dengan rupiah.

Bahkan, kata Nr, konversi barang dan jasa dengan kurs dollar ini tidak berlaku untuk produk-produk dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Produk dari Jakarta pun sering dikonversikan dengan kurs dollar Singapura. "Penyakitnya pedagang, belanja di Jakarta, namun di sini dihitung dollar. Apalagi kalau belanja dari Singapura," katanya.