Keputusan BBM di DPR, Bukan Setgab

Dia mengatakan, yang  penting adalah bila pemerintah tetap  akan menaikkan, maka kompensasi yang diberikan kepada masyarakat itulah yang menjadi hal yang secara gamblang disampaikan pemerintah kepada DPR.

“Sekarang ini kan ada sekitar Rp25 triliun, kompensasi untuk msayarakat tidak mampu. Jika bentuknya masih sama dengan sebelumnya, saya yakin pasti akan mengalami pembahasan yang alot dan panjang,” kata dia.

Karena, Pramono menegaskan lagi, “Partai-partai bahkan yang di dalam setgab sendiri mereka kan berpikiran bahwa ini yang paling diuntungkan adalah pemerintah dalam hal ini partai pemerintah. Itu yang menjadi masalah  bila kompensasinya dalam bentuk kurang lebih sama dengan BLT yang  waktu digulirkan baik pada tahun 2008-2009 sebelum pemilu,".

Menurutnya, ini yang menjadi persoalan. Pertarungan jadi tidak adil kalau ada Rp25 triliun dalam bentuk BLT. “Ya, katakanlah jadi ada partai-partai tertentu yang diuntungkan,” ungkap Pramono.