Keputusan PBB Ikut Pemilu Sudah Final

"Jadi, pada konteks itulah pemohon Kasasi hanya parpol saja dan tidak termasuk KPU. Sehingga KPU tidak punya legal standing (kedudukan hukum) untuk itu," kata Said.

Ia menerangkan, sengketa TUN Pemilu melalui PTTUN dan MA diatur oleh UU Pemilu sebagai hukum yang bersifat khusus. Sehingga ada perbedaan dengan aturan pemohon kasasi yang berlaku sebagai hukum yang bersifat umum.

"Atas dasar itulah, KPU langsung saja menerbitkan keputusan baru yang menetapkan PBB sebagai peserta Pemilu dan memberikan nomor urut," tukasnya. (gil/jpnn)