Kerahkan PNS, KPU Minta Bantuan Bupati Sampang

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, pihaknya telah mengutus komisioner KPU Jawa Timur menemui Bupati Sampang.
Bupati dimintai bantuan memfasilitasi perekrutan anggota kelompok pemungutan suara (KPPS) berasal dari pegawai negeri sipil (PNS).
Langkah ini ditempuh agar pemungutan suara ulang (PSU) di 19 tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang dapat segera terlaksana setelah sebelumnya petugas KPPS yang ada mengundurkan diri dengan alasan takut.
"Mudah-mudahan bupati bisa memahami. Jadi bisa memfasilitasi KPPS berasal dari PNS atau guru-guru. Karena (untuk merekrut PNS) itu kan setidaknya atas instruksi bupati," katanya di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (24/4).
Selain harus ada instruksi, koordinasi dengan Bupati Sampang juga sangat dibutuhkan untuk alasan jaminan keamanan. Karena para PNS maupun guru yang bersedia menjadi petugas KPPS, kata Ferry, memertanyakan hal tersebut.
"Mereka ketar-ketir, ada jaminan nggak oleh kabupaten. Karena itu kita masih upayakan terus. Sebab pada prisipnya pemungutan suara di 19 TPS di Sampang harus kita ulang," katanya.
Saat ditanya kapan PSU akan dilaksanakan, Ferry belum dapat memberi kepastian. Namun ia berharap dapat terlaksana dalam waktu dekat agar tidak mengganggu proses tahapan pemilu selanjutnya. (gir/jpnn)
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan, pihaknya telah mengutus komisioner KPU Jawa Timur menemui
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua
- Dipo Nusantara DPR Dorong Pertamina Reformasi Tata Kelola untuk Kembalikan Kepercayaan Publik