Keras, Amien Rais Sebut Rezim Jokowi-Luhut Paranoid hingga Ugal-ugalan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengkritik Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Amien Rais bahkan menyebut keduanya bagian dari rezim yang paranoid hingga ugal-ugalan.
Hal itu disampaikan Amien Rais melalui video yang berjudul "DUET JOKOWI LUHUT TIDAK KITA PERLUKAN LAGI" dan diunggah melalui kanal Amien Rais Official, Sabtu (2/4).
Amien mengatakan rezim Jokowi-Luhut harus berakhir pada 2024 dan tidak boleh lagi melakukan segala cara untuk memuluskan tujuan politiknya.
"Jadi, tidak boleh lagi dua oknum ini lantas menggerakkan berbagai cara, tekad ala Orde Baru itu, kita masih terngiang-ngiang rakyat kita dibodohi, tetapi kadang ditekan, diancam untuk mengegolkan tujuan politik yang sesungguhnya jahat, political crime," kata Amien Rais.
Eks Ketua MPR itu menyebut Jokowi-Luhut rezim yang kuat dengan ambisinya.
Dia menjelaskan ciri-ciri rezim yang paranoid ialah tidak pernah merasa aman dan menutupi kelemahan dengan menggertak dan mengancam serta menggerakkan massa.
"Cara menutupi kelemahannya dengan cara menggeretak, dengan mengancam, dengan mengerahkan massa yang masif, bahwa duet ini adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan bangsa ini," lanjutnya.
Tokoh reformasi itu lantas menyebut massa yang digerakkan adalah perangkat di lingkungan masyarakat dan tidak tertutup kemungkinan juga Jokowi-Luhut akan menggerakan petani, nelayan, buruh, bahkan PNS.
Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyatakan Presiden Jokowi dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan rezim yang paranoid hingga ugal-ugalan.
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi