Kerasnya Pemberantasan Korupsi Dicurigai Berbau Politik

jpnn.com - HUKUMAN seumur hidup yang dijatuhkan kepada mantan kepala keamanan dalam negeri Zhou Yongkang, menjadi tonggak sejarah baru kampanye antikorupsi di Tiongkok.

Dengan putusan itu, pemerintahan Xi Jinping seakan ingin menunjukkan bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum. Namun, di sisi lain, beredar kabar bahwa Zhou dihukum karena melawan sang presiden.

Sejak putusan hukuman seumur hidup kepada Zhou Yongkang dijatuhkan pada Kamis (11/6), Partai Komunis dan lembaga antikorupsi menjadi pembicaraan penduduk. Mereka mengelu-elukan penanganan korupsi yang tidak pandang bulu. Berbagai media juga menyebut kasus Zhou merupakan bukti nyata kebulatan tekad pemerintah untuk menghapus korupsi.

Sebab, Zhou bukan orang sembarangan. Selain pernah menjadi petinggi militer, Zhou adalah mantan anggota Komite Politbiro yang memiliki pengaruh besar terhadap berbagai peraturan di Tiongkok.

’’Disiplin partai dan hukum nasional diterapkan pada semua orang di Partai Komunis Tiongkok (CPC). Seperti halnya (berlaku pada) mantan pemimpin negara dan pemimpin partai, Zhou, yang telah melakukan kejahatan, mengakibatkan banyak kerugian pada partai serta masyarakat dan menghancurkan image partai dan kesucian hukum,’’ tulis salah satu artikel yang diterbitkan People’s Daily Jumat (12/6).

Puluhan tahun menjadi pejabat penting, Zhou memang tak main-main dalam korupsi. Di pengadilan Zhou terbukti telah menerima suap CNY 130 juta (sekitar Rp 279 miliar). Dia juga memanfaatkan jabatannya untuk mengambil keuntungan pada lima orang yang diidentifikasi sebagai Wu Bing, Ding Xuefeng, Wen Qingshan, Zhou Hao, dan Jiang Jiemin.

Zhou menerima uang dan properti dari Jiang senilai CNY 731.100 (sekitar Rp 1,6 miliar). Istri Zhou, Jia Xiaoye, dan anak lelakinya, Zhou Bin, juga menerima uang serta properti senilai CNY 129 juta (Rp 276,7 miliar). Seluruh orang-orang itu tengah menjalani penyelidikan. Jiang bahkan sudah diadili dan mengaku bersalah. Namun, belum ada putusan hukuman yang diterima.

”Ini menunjukkan bahwa tidak peduli berapa besar kekuatan yang dimiliki oleh seseorang dan betapa tinggi posisinya, dia harus dihukum berat karena melanggar disiplin partai dan hukum negara,” tulis People’s Daily.