Keren, Ada Pembangunan Jaringan Internet di 21 Desa

Sementara PT. IBS telah malang melintang di industri TIK serta Telekomunikasi lebih dari tiga dekade sangat memungkinkan untuk menggelar jaringan berbasis internet di seluruh desa, Provinsi Lampung.
“Ditambah dengan kemitraan yang dilakukan PT. KPD dengan PT. LJU sebagai BUMD provinsi Lampung maka program ini akan memberikan kontribusi yang significant pada pencapaian percepatan program Smart Village nantinya total sebanyak 2.435 desa,” terangnya.
Ke depan, Diah berharap program Smart Village memberikan kontribusi bagi desa-desa yang saat ini masih kesulitan sinyal internet.
Terlebih dalam menjalankan kegiatan ekonomi, sosial, dan pendidikan.
“Ke depannya diharapkan dari percepatan program Smart Village ini bisa lahir desa-desa unggulan yang membawa Provinsi Lampung menjadi wilayah percontohan Smart Village bagi provinsi-provinsi lainnya di wilayah NKRI di era Disruptive Digital 4.0 saat ini,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung Zaidrina dalam sambutannya menjelaskan keberadaan Smart Village di desa memainkan peranan penting dalam mengangkat kemampuan desa secara terukur.
Selain itu, membuat ekosistem desa menjadi lebih dinamis serta efisien dari segi pemerintahan desa, keuangan desa.
“Diharapkan para peserta seminar bisa segera memanfaatkan peluang yang di berikan oleh PT. LJU, PT. KPD serta PT. IBS secara maksimal sehingga desa nya dapat segera mendapatkan cakupan internet,”pungkasnya. (flo/jpnn)
Program Smart Village memberikan kontribusi bagi desa-desa yang saat ini masih kesulitan sinyal jaringan internet.
Redaktur & Reporter : Natalia
- BADKO HMI Jatim Dorong Keterlibatan DPRD dalam Uji Publik Calon Direksi BUMD
- Indosat Sukses Jaga Stabilitas Jaringan saat Lonjakan Trafik Data 21% pada Lebaran 2025
- Bank DKI Raih Penghargaan Top Digital Corporate Brand Award 2025
- Prabowo Bentuk 70 Ribu Koperasi Desa, Anggarannya dari Sini
- Terdakwa Korupsi Dana Desa Dituntut 5,6 Tahun Penjara
- Demi Akselerasi Program, Ahmad Luthfi Mengajak OPD dan BUMD Belanja Masalah