Kereta Cepat Dikritik Publik, Ini Tanggapan Istana

jpnn.com - JAKARTA - Pengerjaan proyek kereta cepat yang baru saja diresmikan groundbreaking-nya oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu menuai kritik publik. Sebagian kalangan meminta penundaan proyek tersebut. Menanggapi itu, juru bicara kepresidenan Johan Budi mengatakan, akan ada rapat evaluasi selama pengerjaan proyek itu

"Meskipun grounbreaking sudah dilakukan tentu ada evaluasi secara terus-menerus yang akan dilakukan presiden," ujar Johan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/1).

Proyek ini menuai kritik terutama dari DPR karena dinilai akan menjadi beban keuangan negara dengan pinjaman dari Tiongkok sebesar Rp 79 triliun. Selain itu dikhawatirkan eksodus pekerja dari Tiongkok akan menghilangkan kesempatan kerja bagi warga lokal di sekitar lokasi proyek.

Kritikan bertambah karena Kementerian Perhubungan tidak dilibatkan dalam proyek tersebut. Karena itu, proyek tersebut didesak untuk ditunda. Johan mengatakan, presiden akan menampung berbagai usul dan kritikan tersebut untuk dibahas bersama kembali.

"Tentu ini didengar presiden. Ini jadi masukan untuk presiden bisa menanyakan kembali pada menteri yang terkait," imbuhnya.

Johan juga menampik ada izin yang belum dipenuhi untuk proyek kereta cepat senilai USD 5,573 miliar tersebut. Menurutnya, ada izin yang memang sedang diproses.

"Lagi diproses Kemenhub. Jadi bukan mangkrak. Tentu presiden akan minta laporan perkembangan baik itu dari kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan," tandas Johan. (flo/jpnn).