Kereta Cepat Jakarta-Bandung Banjir Kritik, hingga Muncul Kata 'Jangan Dipaksakan'

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyebut pemerintah seharusnya mengevalusi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sebelum menyuntikkan APBN ke proyek tersebut.
Sebab, kata legislator Fraksi PKS itu, APBN pada prinsipnya ialah uang rakyat. Penggunaan atas uang tersebut harus tepat sasaran demi kesejahteraan rakyat.
"Jadi, penggunaannya selektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukan untuk menambal kekurangan modal proyek para pengusaha,” kata Mulyanto.
Menurut dia, pemerintah ke depan harus cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan program pembangunan infrastruktur nasional.
Pemerintah bisa selektif menyusun skala prioritas pembangunan infrastruktur. “Bila memang tidak layak jangan dipaksakan," ujar dia.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera sebelumnya mengkritisi pemerintah karena bakal memakai APBN demi membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Pasalnya, pemerintah sejak awal sesumbar proyek tersebut dibangun tanpa APBN. Namun, janji itu berubah 180 derajat.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 93 Tahun 2021 sebagai revisi dari Perpres No 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah mengevalusi pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelum menyuntikkan APBN ke proyek tersebut.
- Perhutani Hadirkan Posko Mudik BUMN 2025 di Pelabuhan Batam & Baubau
- Aset BUMN Tak Cukup Tutupi Utang, Pengamat: Ini Tanda Bahaya Serius
- Gelar Program Mudik Gratis 2025, Bank Mandiri Lepas 8.500 Pemudik dengan 170 Bus
- Kementerian BUMN Lepas Peserta Mudik Gratis dengan 200 Kota Tujuan
- Yusuf Permana Dicopot dari Jajaran Komisaris BNI
- Komisi VI DPR Sidak Jasa Marga, Pastikan Kesiapan Arus Mudik Lebaran 2025