Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dianggap Merugikan Indonesia
jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Ekonomi Politik Salamudin Daeng mengatakan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sangat membahayakan karena lebih banyak memberikan keuntungan bagi investor asing.
Menurut Salimudin, pemerintah Indonesia melalui beberapa BUMN diharuskan membayar seluruh biaya investasi. Mulai dari upah pekerja hingga biaya bahan seperti besi dan armada dengan USD.
"Jadi kita mendapatkan bayaran rupiah dari warga yang menggunakan kereta cepat untuk membayar utang investasi menggunakan dolar, tentu ini harus diwaspadai," ujar Salamudin dalam diskusi Percepatan Pembangunan Infrastruktur VS Restrukturisasi BUMN yang di selenggarakan oleh Jaringan Rakyat Peduli BUMN (JRP BUMN) di Jakarta sebagaimana dilansir RMOL, Minggu (31/1).
Dia menambahkan, proyek itu membangkitkan usaha dalam negeri Tiongkok karena seluruh komponen dibuat di sana. "Hal ini yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia, bahwa ada sisi gelap dari proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Budgeting Analysist (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, saat ini pemerintah sedang giat melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.
"Namun percepatan tersebut bukan untuk masyarakat Indonesia tapi lebih kepada kepentingan investor asing. Dengan kata lain pemerintah Indonesia memberikan karpet merat untuk investasi di Indonesia,” kata Uchok.
Uchok menambahkan, dari data yang dimilikinya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menganggarkan Rp 8,3 triliun untuk program pelebaran jalan sepanjang 1.360 kilometer.
Artinya setiap satu kilometer pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 6,1 miliar. Nominal itu dinilai terlalu mahal. Ucok menekankan, dengan data tersebut bisa dikatakan bahwa masih ada hambatan di birokrasi pemerintahan. (dem/jos/jpnn)
JAKARTA - Pengamat Ekonomi Politik Salamudin Daeng mengatakan, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sangat membahayakan karena lebih banyak memberikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BI Catat Uang Beredar Mencapai Rp 9.175,8 Triliun per November 2024
- Pengumuman, Semua Produk Makanan yang Dijual Wajib Punya Label SNI
- Anggota Dewan ini Ingatkan Pemerintah Soal Kenaikan PPN 12 Persen, Begini
- Standardisasi Kemasan Picu Kenaikan Rokok Ilegal
- Pantau Satgas Nataru Pertamina, Wakil Menteri ESDM Jamin Ketersediaan Energi di Medan
- Dirjen Laut Ingatkan Pentingnya Koordinasi yang Solid untuk Kelancaran Nataru