Kerja KPU dan Bawaslu Dianggap tak Efisien

jpnn.com - JAKARTA - Petahana calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Riau,  Intsiawati Ayus, menuding kerja penyelenggara pemilu 2014 sama dengan birokrasi di Indonesia, yakni mempersulit semua urusan.

"Sepertinya penyelenggara pemilu menggunakan moto 'kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah'. Apa pun itu urusannya, pasti mereka perpanjang," kata Intsiawati Ayus, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (30/4).

Barangkali lanjutnya, dengan semua urusan yang diperpanjang, banyak peluang. "Formulir C1 misalnya, kenapa tidak langsung ke KPUD kabupaten atau kota? Kenapa harus ke kecamatan dulu dan diperiksa? Pemeriksaan itu biaya lagi. Kalau tanpa kecamatan, berapa triliun anggaran negara bisa dihemat," ujar dia.

Demikian juga halnya dengan sosialisasi pemilu. Kata anggota DPD itu, kalau sosialisasi dan promosi ke luar negeri begitu bersemangatnya komisioner KPU berangkat. "Kalau promosi dan sosialisasi pemilu dalam negeri, dilakukan sekedarnya saja," tegas Intsiawati Ayus.

Selain itu, Intsiawati Ayus yang menghabiskan dana sekitar Rp400 juta untuk kembali lolos ke DPD, juga menuding Panwaslu Riau sebagai pendorong besarnya biaya kampanyenya.

Contohnya kata dia, KPU sudah mengumumkan para caleg boleh memasang alat peraganya semenjak tanggal 16 Februari.

"Tapi di Riau lain lagi prakteknya. Alat peraga saya yang dipasang pada tanggal 16 Februari pagi dicopotin semua. Akhirnya saya harus bikin alat peraga baru dan itu duit lagi. Kalau Panwaslu tidak jadi predator alat peraga pemilu, pasti biaya kampanye saya Rp200 juta saja," ungkapnya.

Terakhir, dia mengungkap perilaku diskriminasi KPK terhadap pileg DPD. "Di mana-mana, KPU gencar pasang iklan pemilu DPR, sementara untuk pemilu DPD nyaris tidak ada iklannya," pungkasnya.(fas/jpnn)