Kerja Tim Pemantau Kemendagri Didukung Video Conference
jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyebar tim pemantau penyelenggaraan pilkada ke 269 daerah.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Mayjen Soedarmo menjelaskan, tim pemantau ini akan berada di lapangan hingga 11 Desember 2015 atau H+2.
Tugas tim di lapangan, lanjut Soedarmo, antara lain melakukan deteksi dini dan monitor perkembangan situasi berdasar potensi kerawanan.
Guna mendukung kerja tim pemantau, Kemendagri menyiapkan fasilitas video conference untuk memantau pelaksanaan pilkada 9 Desember.
Teknologi ini rencanannya akan dimanfaatkan pemerintah pusat untuk berdialog langsung dengan tim pemantau yang sudah ada di daerah.
“Rencanannya pihak dari Pemerintah pusat akan memantau langsung ke daerah dengan koneksi tersebut. Terkait informasi dan pelaksanaan pilkada,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Dodi Riatmadji.
Dijelaskan, memang ada 32 provinsi yang menggelar hajatan demokrasi ini. Namun menurut dia, hanya beberapa daerah yang menjadi perhatian khusus pemerintah. Sebab, bila semua terpantau, maka tidak cukup waktu untuk berkordinasi secara langsung.
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (Kapusdatin) Kemendagri, Dudy Jocom menambahkan, sarana video conference ini menggunakan fiber optics sehingga koneksi suara dan gambar bisa terekam dengan baik, tak terputus-putus. (sam/jpnn)
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah menyebar tim pemantau penyelenggaraan pilkada ke 269 daerah. Direktur Jenderal Politik
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Bagja Tak Setuju Bawaslu Jadi Lembaga Ad Hoc, Begini Alasannya
- Muzani Bantah Gerindra Serang PDIP Terkait Pandangan Kritis Soal PPN Naik Jadi 12 Persen
- Gerindra Bantah Menyerang PDIP Soal Kenaikan PPN jadi 12 Persen
- Jubir PSI: PDIP Pengusul PPN 12%, Sekarang Mau Jadi Pahlawan Kesiangan
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Syahganda Sebut Pernyataan Dolfie Soal PPN Dapat Picu Instabilitas Politik