Kerjasama CIDA, KPK tak Pegang Duit

JAKARTA - Kerjasama pencegahan korupsi di Sulawesi, antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Canadian International Development Agency (CIDA) mengalir uang ratusan miliar. Namun, KPK tak mau memegang uang atas kerjasama bantuan program Islands of Imtegrity itu. KPK hanya menerima program dan mengawasi penggunaan anggaran dari donor tersebut. Kerjasama akan berlangsung selama lima tahun dan dilakukan pengawasan secara periodik setiap setengah tahunan.

“Hari ini, KPK melakukan penandatangan kerjasama antara KPK dengan CIDA, sebagai salah satu optimalisasi pemberantasan korupsi. Bantuan ini sengaja diarahkan ke Indonesia bagian Timur. Program ini antara lain penyebarluasan informasi tentang tata kelola pemerintahan yang baik, mereka mau di daerah Sulawesi, ya silahkan saja. Daerah lain ya nanti kalau ada donor yang lain. KPK tidak menerima uang, kita hanya menerima kegiatan dan memonitor sejauh mana pelaksanaan kegiatan. Pengeluarannya seluruh terkontrol, meski KPK tidak pegang uang,” papar M Jasin, wakil ketua KPK Bidang Pencegahan kepada pers di Lt 3 Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

Poin kerjasama lainnya, lanjut Jasin, pihak Canada tidak diperbolehkan bersentuhan dengan Pemda tanpa seizin KPK. “Disana mereka konsen melakukan perbaikan sistem perizinan barang dan jasa, karena korupsi di Indonesia masih di dominasi oleh pengadaan barang dan jasa. Nanti 'kan ada hasil dari program ini, misalnya biaya dan waktunya jelas, tata pemerintahan menjadi baik, sumber daya pemerintah diperbaiki disesuaikan dengan ahlinya.”

Apa yang dilakukan KPK secara kongkrit dari kerjasama ini? “KPK akan mengidentifikasi apa yang dilakukan, pilot project, misal di Gorontalo atau Makasar, setelah itu kita memilih dan mendatangi ke pemerintah yang bersangkutan. Kalau mereka tertarik kita akan masuk dengan menggulirkan program dengan perencanaan, misalnya tentang program satu atap, tentang sistem anggaran. Intinya daerah itu berkeinginan untuk memerangi korupsi, kasus korupsi berkurang, pejabat tidak korup, kesejahteraan pegawai meningkat. Nanti kerjasama ini akan dievaluasi secara periodik, idealnya setengah tahunan,” pungkasnya.(fuz/gus/JPNN)