Kerjasama Kesehatan Antar Sipil Harus Diwaspadai
Jumat, 23 Oktober 2009 – 19:22 WIB
Jose menuturkan, saat ini negara maju mengincar virus yang ada di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Virus menjadi lahan bisnis yang menjanjikan, karena banyak uang yang dapat dihasilkan dari bisnis vaksin virus. "Kalau sudah mempunyai virus, maka dapat dibuat vaksinnya. Vaksin itu dapat dijual dengan harga yang mahal. Dari virus yang ada, (juga) dapat dibuat jenis penyakit baru dan dijual lagi vaksinnya," jelasnya.
Karena itu, kata Jose pula, meskipun USAID Center for Biomedical and Public Health Research adalah kerjasama antara masyarakat Indonesia, tetapi harus tetap diwaspadai. Akan jauh lebih baik bila Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat membentuk lembaga khusus penelitian, agar sampel virus tidak bocor dan jatuh ke tangan yang salah.
Terkait keberadaan Namru yang mengudang kontroversi, menurut Jose, lembaga ini sudah lama mengadakan penelitian tentang penyakit yang berbahaya. "Tapi penyakit-penyakit yang diteliti, sampai sekarang bukannya tambah mudah diatasi, tapi makin sulit dan susah diprediksi. Contohnya penyakit demam berdarah," katanya.
Oleh karena itu, sambung Jose lagi, Namru tidak ada manfaatnya. Namru bermanfaat hanya untuk sebagian peneliti Indonesia yang bisa bersinggunggan dengan teknologi modern. "Peneliti Indonesia itu hanya sebagai pengumpul sample, tapi gak punya akses langsung terhadap sample yang diserahkan kepada Namru," imbuhnya. (rie/JPNN)
JAKARTA - Kerjasama kesehatan yang dilakukan kalangan sipil yang ada di Indonesia dengan pihak asing, disebutkan harus diwaspadai. Hal ini karena
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad