Kerjasama Militer Tergantung Pihak AS

JAKARTA - Sudah cukup lama, kerjasama militer secara khusus antara pemerintah RI dengan Amerika Serikat (AS) terputus. Tercatat, hal itu terjadi lebih dari 10 tahun lalu, pasca sebuah keputusan dari pemerintah AS untuk menghentikan kerjasama militer dengan pihak asing yang diyakini terlibat pelanggaran HAM (di mana TNI dianggap termasuk dalam kategori ini, Red).

Kini, agaknya ada harapan besar dari pemerintah untuk bisa menjalin kembali hubungan kerjasama tersebut. Setidaknya, hal itu terungkap dari pembicaraan Menlu Marty Natalegawa, usai menerima kedatangan Wakil Menlu AS Urusan Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, di Gedung Pancasila, Kemlu, Senin (15/3).

Kedatangan Campbell sendiri terkait dengan rencana kunjungan Presiden AS Barack Obama ke Indonesia, yang sudah dipastikan bakal berlangsung pada 23 Maret depan. Sebagaimana disebutkan Marty pula, kepada pers seusai pertemuan itu, agenda soal hubungan di bidang pertahanan keamanan atau kerjasama militer memang termasuk menjadi salah satu hal yang bakal turut dibicarakan oleh pemimpin kedua negara di Jakarta.

"Ya, sebenarnya yang jelas, kita saat ini dalam posisi yang nyaman saja, karena dalam beberapa waktu belakangan seperti kita tahu, sudah ada reformasi di tubuh TNI. Dan itu tanpa ada tekanan, atau paksaan dari pihak manapun. Artinya, ini memang merupakan perbaikan yang berasal murni dari dalam (institusinya) sendiri," ungkap Marty.