Kerugian Ekonomi Akibat Gunung Agung Rp 2 Triliun
jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Bali memperpanjang masa keadaan darurat penanganan pengungsi Gunung Agung mulai 27 Oktober 2017 hingga 9 November 2017.
Dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan selama status Awas Gunung Agung cukup besar. Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kerugian ekonomi diperkirakan Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun.
Kerugian itu di antaranya berasal dari sektor pariwisata Rp 264 miliar, perbankan Rp 1,05 triliun, hilangnya pekerjaan para pengungsi Rp 204,5 miliar, pertanian, peternakan, kerajinan Rp 100 miliar, serta pertambangan dan pembangunan Rp200-500 miliar.
“Kerugian ini belum memperhitungkan sektor pendidikan dan kesehatan yang juga terdampak langsung,” kata Sutopo, Sabtu (28/10).
Sampai saat ini, ujar Sutopo, pemprov dan kabupaten/kota di Bali terus melakukan penanganan darurat dibantu oleh pemerintah pusat dari kementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dunia usaha dan masyarakat.
“BNPB mengkoordinasikan potensi nasional dengan mendirikan Pos Pendampingan Nasional di Karangasem Bali,” katanya.
Dia berharap semoga aktivitas vulkanik Gunung Agung kembali normal. Sehingga masyarakat Bali dapat kembali ke rumahnya dan melakukan aktivitas kehidupan normal. (boy/jpnn)
Masa keadaan darurat penanganan pengungsi Gunung Agung diperpanjang.
Redaktur & Reporter : Boy
- BNBP: 10 Korban Tewas Tertimpa Longsor di Karo Sudah Dievakuasi
- BNPB Imbau Pemerintah Daerah Siap Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi Basah
- Badan Geologi: Status Gunung Lewotobi Laki-laki Masih Awas, Berpotensi Erupsi Susulan
- Korban Gempa Garut Bersabar, Bantuan Perbaikan Rumah Masih Proses Pemutakhiran
- Bantuan Kemanusiaan Indonesia untuk Palestina Sudah Tiba di Yordania
- Indonesia Re Gelar Webinar Langkah Mitigasi Gempa Megathrust Bersama BMKG-BNPB