Kesejahteraan Harus Dirasakan Seluruh Masyarakat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Eni Maulani Saragih meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan ekonomi yang ditargetka sebesar 5,4 persen dalam RAPBN 2018 dapat dirasakan seluruh masyarakat.
“Pertumbuhan ekomoni 2018 realistis seiring pertumbuhan ekonomi dunia dan domestik. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia,” ujar Eni saat menyampaikan pemandangan fraksinya menanggapi Pokok-pokok RAPBN 2018 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).
Angka kemiskinan diminta untuk segera diturunkan dalam RAPBN 2018. Menurutnya kestabilan rupiah menjadi salah satu sarana yang bisa digunakan.
“Kami minta pemerintah fokus pada penurunan jumlah angka kemiskinan. Pemerintah dituntut untuk dapat meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan rupiah,” ujar Eni.
Selanjutnya, RAPBN 2018 juga dituntut untuk mampu menghadirkan jawaban dalam menjawab tantangan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan satu golongan saja.
“Penyusunan RAPBN harus dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disusun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan untuk kemakmuran dan kesejahtaeraan masyarakat,” terang Eni.
Terkait utang yang dilakukan pada RAPBN 2018, politisi Golkar ini mendesak agar utang tersebut dilakukan untuk mencapai hal-hal produktif bukan untuk pengeluaran konsumtif saja. “Pemerintah harus memastikan penggunaan utang yang produktif,” tukas Eni.(adv/jpnn)
Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Eni Maulani Saragih meminta pemerintah untuk memperhatikan masyarakat dari berbagai kelas ekonomi, agar pertumbuhan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Versi Pimpinan Komisi VI, Danantara Bakal Dikelola Profesional dan Bisa Diaudit
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045
- Kedepan, Instruksi Megawati Bisa Diarahkan ke Kader PDIP di Legislatif
- Kebijakan DHE SDA: Fondasi Kukuh Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
- Komisi III Bentuk Panja Pengawasan Impor, Legislator Golkar Singgung Modus Penyimpangan
- Kunjungi Sumut, Komisi VII DPR: Tak ada PHK di Lembaga Penyiaran Publik