Kesejahteraan Warga Perbatasan Jadi Prioritas Pembangunan

Kesejahteraan Warga Perbatasan Jadi Prioritas Pembangunan
Suasana meriah tampak terlihat di garis perbatasan Indonesia-Malaysia tepatnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Sanggau, Kalbar, Sabtu (30/6). Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan menegakkan kedaulatan di perbatasan bukan sekadar urusan keamanan, tapi juga kesejahteraan.

Pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia merupakan wujud nyata bahwa negara hadir di dua hal tersebut; keamanan dan kesejahteraan.

Utamanya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme masyarakat di perbatasan, serta meyakinkan bahwa mereka merupakan bagian penting dari bangsa ini.

“Ketika hidup masyarakat kita di perbatasan sudah baik, maka mereka dengan sendirinya akan berpikir tentang keamanan,” ujar Moeldoko di Jakarta, Kamis (26/7).

Sebagai negara yang merentang luas dan berbatasan dengan negara lain, Indonesia tidak terhindarkan dari masalah-masalah di perbatasan.

Mulai dari pergeseran patok, sampai kejahatan transnasional berupa penyelundupan atau imigran ilegal.

Dalam konteks tersebut, Moeldoko menjelaskan bahwa pemerintah akan menggunakan dua model pendekatan.

Yaitu kesejahteraan dan juga keamanan. “Kurang tepat bila batas negara dikelola dari sisi keamanan,” kata Moeldoko yang pernah menjadi Panglima Daerah Militer Tanjungpura, di daerah perbatasan dengan Malaysia, di Kalimantan Barat, 2010 lalu tersebut.

Kesejahteraan lewat pembangunan akan membangkit rasa nasionalisme warga di perbatasan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News