Kesenjangan Tak Bisa Diatasi dengan Pendekatan Keamanan

JAKARTA - Tak hanya kalangan LSM saja yang cemas dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Gangguan Keamanan. Kalangan partai politik pun ikut waswas dengan Inpres yang disebut-sebut sebagai Inpres Kamtibmas itu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengatakan, konflik sosial sepanjang 2012 lalu memang marak dan tidak tertangani dengan baik. Karenanya, Fadli menganggap Inpres yang diberlakukan sejak 28 Januari 2013 itu memang menunjukkan keinginan kuat pemerintah menyelesaikan  konflik sosial.

Namun di sisi lain, Inpres ini bukti bahwa pemerintah gagal mengatasi sumber konflik yang selama ini sudah ada. "Inpres ini lebih menggunakan pendekatan keamanan dalam penanganannya ketimbang pencegahan," kata Fadli di Jakarta, Sabtu (2/2).

Politisi muda yang juga dikenal sebagai peneliti sejarah itu berharap Inpres itu tidak membuat aparat keamanan di lapangan bertindak ceroboh dan represif dalam menangani konflik sosial dan bertindak represif. Sebab menurutnya, hak-hak sipil politik masyarakat tidak boleh dilanggar.