Kesepakatan Baru Hanya Rekonfirmasi Kontrak Lama

Sementara menyangkut sikap politik yang secara fundamental dapat berimbas pada ketidakstabilan politik, maka parpol anggota koalisi tetap harus satu sikap. "Misalnya hak-hak eksklusif DPR seperti angket, interpelasi atau menyatakan pendapat, itu harus dalam posisi sama dan dalam sikap yang sama," imbuhnya.

Ditambahkan, sikap politik yang sama itu termasuk dalam hal pemilihan pejabat-pejabat tertentu seperti Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI ataupun Kapolri. Taufik menegaskan, dari evaluasi selama ini koalisi menjadi tidak efektif lantaran adanya sikap yang berbeda di antara parpol koalisi. "Jadi lucu kalau bagian dari koalisi tapi mengganggu dan berbeda sikap," sambungnya.

Taufik yang juga wakil ketua DPR RI itu mengatakan, PAN melihat bahwa umur koalisi tinggal 3,5 tahun lagi. Karenanya, energi koalisi harus dicurahkan untuk kepentingan rakyat. "Kalau hari ini kan energi koalisi habis untuk panggung-panggung politik yang tak perlu. Anehnya itu dari mitra koalisi sendiri," ucapnya.

Lantas bagaimana dengan sanksi bagi parpol yang nantinya ternyata ingkar dari kesepakatan Setgab" Taufik menyerahkan sepenuhnya hal itu ke Partai Demokrat. "Kalau soal reward dan punihsment, karena Demokrat itu tuan rumah. Kita ini tamu koalisi. Sanksi kita serahkan ke tuan rumah. Barangkali kita diminta masukan, itu ok. Tapi finalisasi tetap Demokrat," pungkasnya.