Kesepakatan Pengusaha, Buruh, dan Pemerintah jadi Kunci RUU Cipta Kerja
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Pusat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Negeri Jakarta, Dianta Sebayang menyatakan RUU Cipta Kerja harus menjadi kesepakatan bersama antara semua pihak terkait.
Menurutnya, hal itu agar RUU Cipta Kerja bisa menjadi alat dalam meningkatkan ekonomi ke depan.
"Ini harus menjadi kesepakatan bersama antara seluruh stakeholder, masyarakat, pengusaha, serikat buruh, akademisi agar pada akhirnya kita sepakat bersama ini gunakan sebagai tools untuk maju bersama, terutama pasca-corona," ujar Dianta saat dihubungi.
Dianta menuturkan elemen yang harus menjadikan RUU Cipta Kerja sebagai konsensus juga bukan hanya pemerintah dan DPR.
Dia menyebut para pengusaha, perbankan, hingga pelaku usaha di level kecil, menengah, dan besar juga harus menjadikan RUU tersebut sebagai konsensus ekonomi.
Dianta mengatakan gejolak politik yang ditimbulkan akibat tidak adanya konsensus terhadap omnibus law bisa membuat perkembangan ekonomi ke depan pasca Covid-19 menjadi terhambat.
Sebab, dia berkata ekonomi bisa bergerak ke atas jika konsensus terhadap RUU tersebut tercipta.
"Harapan utama saya ini harus menjadi konsensus ekonomi bersama. Bahwa melalui omnibus law kita bisa melangkah bersama, minimal bersama membangkitkan ekonomi Indonesia. Memajukan ekonomi Indonesia menuju dari kelas menengah ke kelas menengah ke atas," ujarnya.
RUU Cipta Kerja bisa menjadi alat dalam meningkatkan ekonomi ke depan jika disepakati bersama.
- Prabowo Bubarkan Satgas Buatan Jokowi, Apa Itu?
- Pemerintah Optimistis Ekonomi Indonesia Mampu Tumbuh di Atas 5 Persen Sepanjang 2024
- Mendagri Tito: Daya Beli Masyarakat tidak Menurun, tetapi Meningkat
- Catatan Ketua MPR: Hilirisasi SDA Butuh Iklim Usaha Kondusif
- GEKRAFS Yakin Ekonomi Indonesia Bisa Tumbuh 8 Persen di Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Perekonomian Nasional Bertumbuh tetapi Pemerintah Harus Tetap Waspada