Kesiapan Ganjar Jadi Capres Sejalan dengan Aspirasi Bawah PPP
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan kesiapan Ganjar Pranowo menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 sejalan dengan aspirasi beberapa DPW dan DPC parpolnya.
"Sejumlah DPW dan DPC PPP usul kepada DPP PPP untuk mengusung nama Ganjar Pranowo," kata Arsul melalui layanan pesan, Rabu (19/10).
Legislator PPP di DPR itu menjelaskan memang partainya secara organisasi belum mengumumkan nama bakal capres untuk Pemilu 2024. Menurut Arsul, PPP masih mendengar aspirasi yang berkembang dari daerah.
Nantinya, usul dan aspirasi yang muncul itu akan dibahas dalam forum resmi partai, seperti musyawarah kerja nasional atau mukernas.
"PPP akan mencermati perkembangan di internal maupun eksternal yang terjadi, termasuk apakah Partai Golkar dan PAN sebagai mitra koalisi di KIB juga punya kesamaan arah sosok yang diusung dalam pencapresan," kata Arsul.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo memberi sinyal kuat bersedia menjadi capres pada Pilpres 2024 asalkan demi kemaslahatan bangsa.
Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan hal tersebut saat ditanya wartawan stasiun televisi soal kesiapannya menjadi capres bila ada partai yang mendeklarasikan.
"Kalau untuk bangsa dan negara, apa, sih, yang tidak siap," kata Ganjar dalam wawancara dengan stasiun televisi yang diunggah di YouTube, Selasa (18/10).(ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Sampai saat ini PPP belum secara resmi mendeklarasikan jagonya untuk Pilpres 2024. Namun, aspirasi di bawah menginginkan PPP mengusung Ganjar Pranowo.
Redaktur : Antoni
Reporter : Aristo Setiawan
- Berharap Bisa Kembali ke Senayan, Kader Senior PPP Tekankan soal Khitah 1973
- Rusli-Johari Jelaskan Alasan Ingin Bangun Islamic Center & Rumah Tahfiz di Anambas
- PPP DKI Akan Tindak Tegas Oknum yang Mengatasnamakan Partai di Pilkada Jakarta
- Ganjar Kecam Pengerahan Kades Mendukung Paslon di Pilgub Jateng
- Gugatan Ditolak PTUN, Ketua Tim Hukum PDIP Menggaungkan Prabowo Yes, Gibran No
- PDIP Menerima Putusan PTUN, tetapi Persoalkan Hakim yang Membuatnya