Kesultanan Pasrah kalau Rakyat Jogja Marah
Unjuk Rasa Bagi-bagi Bambu Runcing
Sabtu, 04 Desember 2010 – 05:31 WIB

Presiden SBY menyerahkan Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat NasionalTahun 2010 kepada bupati, walikota, dan gubernur yang daerahnya berprestasi dalam pembangunan ketahanan pangan, Jumat (3/12), di Istana Negara. Tahun ini, penghargaan ini diberikan kepada 5 provinsi dan 12 kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia. Tampak Sri Sultan Hamangkubuwono X menerima penghargaan dari presiden SBY. Foto; Abror Rizki / Rumgapres
JOGJAKARTA - Hasil sidang kabinet yang memutuskan gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta melalui pemilu membuat kecewa pihak kesultanan. Adik kandung Sri Sultan, Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Joyokusumo yakin, dampak keputusan rapat yang akan dituangkan dalam draf RUU Keistimewaan Jogjakarta dari pemerintah itu akan berdampak serius. "Saya sudah bisa memperkirakan reaksi masyarakat Jogja nanti seperti apa," ujar GBPH Joyokusumo, saat ditemui di kediamannya, Ndalem Joyokusuman, komplek keraton Jogjakarta, kemarin (3/12). Menurut dia, kemarahan masyarakat Jogja yang saat ini sudah mulai berkembang akan makin memuncak.
Baca Juga:
"Semakin gerah dan semakin tidak percaya pada pemerintah pusat, terutama presiden," tambahnya. Sebab, lanjut bangsawan yang memiliki jabatan semacam sekretaris negara di Kesultanan Jogja itu, Presiden SBY dianggap telah memberikan harapan kosong kepada masyarakat Jogja.
Pidato klarifikasi yang disampaikan di kantor presiden, sesaat sebelum memimpin rapat kabinet, awalnya, sempat meredakan sesaat kekecewaan masyarakat Jogja atas pernyataan presiden sebelumnya. "Ternyata apa yang diomongkan, apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataannya," tandas Joyokusumo.
JOGJAKARTA - Hasil sidang kabinet yang memutuskan gubernur dan wakil gubernur Jogjakarta melalui pemilu membuat kecewa pihak kesultanan. Adik kandung
BERITA TERKAIT
- KPK Tahan Wali Kota Semarang Hevearita dan Suami Terkait Dugaan Korupsi
- Waka MPR Sebut Kolaborasi Harus Dilakukan untuk Wujudkan SDGs, HAM, dan Demokrasi
- Bea Cukai Tindak Rokok Ilegal Senilai Rp 5,4 Miliar di Lampung hingga Awal Februari 2025
- Eks Polisi yang Jadi Panglima KKB Diterbangkan ke Jayapura
- Pengamat: Mendiktisaintek Satryo Soemantri Layak Direshuffle oleh Prabowo
- Luncurkan Buku Manajemen Haji, Cak Imin Sampaikan Usulan Penting