Kesyahbandaran Utama Makassar Lakukan Cara Ini Demi Mewujudkan Zona Integritas WBK
jpnn.com, MAKASSAR - Berbagai cara dan inovasi terus dilakukan Kantor Kesyahbandaran Utama Makassar guna mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK).
Salah satu cara yang mereka lakukan ialah dengan menerapkan instrumen zona integritas sesuai peraturan menteri Pendayagunaan Birokrasi Nomor 52 tahun 2014.
Pelaksana Harian (Plh) Kesyahbandaran Utama Makassar Sitti Munirah menyebut ada beberapa cara untuk mewujudkan WBK, terutama soal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
"Saat ini sistem pelayanan sudah kami jalankan. Terutama dalam mewujudkan zona WBK," kata Sitti Munirah pada Kamis (3/10).
Adapun beberapa pelayanan yang dilakukan oleh Kesyahbandaran Utama Makassar menggunakan standar ISO 9001: 2015.
Kesyahbandaran juga menerapkan pelayanan kapal dan barang secara elektronik sehingga mudah diakses dan transparan.
"Dahulu, kan, pelayanan secara manual. Sekarang sudah dilakukan secara online, baik itu surat persetujuan masuk, persetujuan olah gerak, dan berlayar," tambahnya.
Tidak cua itu, Sitti menyebut pelayanan barang melalui inaportnet, persetujuan ship to ship, bongkar muat barang khusus, pelayanan PNBP, layanan buku pelaut, pendaftaran kapal, dan pelayanan e-pass kecil, semua dilakukan secara online.
Guna mewujudkan zona integritas WBK, Kesyahbandaran Utama Makassar akan terus bekerja ekstra keras dalam memberikan pelayanan terbaik.
- PNBP Sektor Perikanan Tangkap Capai Rp 996,02 Miliar
- Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani, Budi Harjanto: Penyemangat bagi Kami
- Mantap! Bea Cukai Bontang Raih Predikat Zona Integritas Birokrasi Bersih dan Melayani
- PNBP 2024 Imigrasi Capai Rp 8,58 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah
- Sebaiknya Menteri LH Cabut Permen Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran
- Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Gelar Rapat Uji Coba SIOLA dan SILENTIK BRIN untuk Optimalkan Pelayanan Publik