Keterbukaan Informasi Desa Tingkatkan Partisipasi Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DDTT) Marwan Jafar menyatakan komitmen, mengawal keterbukaan informasi di desa.

Menurutnya, keterbukaan informasi di desa adalah upaya terbaik untuk meningkatkan kemampuan, kemauan, inisiatif serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan desa.

"Desa menghadapi banyak tantangan, sebanyak 45 persen desa di Indonesia dalam kategori tertinggal. Keterbukaan informasi sangat penting untuk dapat mengentaskan ini," ujar Marwan saat menjadi Keynote Speech Peringatan 8 Tahun Lahirnya UU KIP, di Wisma Antara, Senin (16/5).

Un‎tuk memaksimalkan upaya tersebut, Kementerian DPDTT kata Marwan, kini melakukan kerja sama dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait keterbukaan informasi desa. Ia juga meminta KIP dapat memberikan pelayanan dan informasi yang benar kepada desa. Mengingat, mayoritas aparat desa masih berpendidikan rendah.

"Rata-rata aparat desa masih berpendidikan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Agar bisa mengelola pemerintahan dengan baik, tentu harus diberikan informasi yang benar. Mereka tidak boleh didiskriminasi, karena dengan informasi mereka bisa.belajar," ujarnya.

Marwan mengakui, memberikan informasi dan pengetahuan ke desa bukanlah hal yang mudah. Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah maupun aparat desa, yang masih bersikap tertutup soal desa.

"Bahkan ketika turun ke desa-desa, kami membawa fotokopi berkas SKB3 Menteri dan kami bagikan ke desa. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu informasi-informasi soal desa," ujarnya.

Karena itu marwan menyambut positif  kerja sama Kementerian DPDTT dengan KIP dalam mengawal keterbukaan informasi desa. Karena diyakini akan sangat mempengaruhi peningkatan tatakelola pemerintahan yang baik, terutama pemerintahan di desa.