Keterlibatan PNS Bakal Diawasi Ketat

Endang menjelaskan mekanisme Panwaslu dala menjerat PNS yang tidak netral. Pertama, jika ada laporan atau temuan Panwaslu di daftar anggota timses ada nama yang diindikasikan seorang PNS, maka Panwaslu akan menyurati Badan Kepegawaian Daerah (BKD) atau kepala daerahnya. Tujuannya untuk memastikan benar-tidaknya nama tesebut seorang anggota PNS.

"Kita surati BKD atau kepala daerahnya, benar nggak dia PNS. Kalau sudah ada jawaban bahwa memang benar PNS, maka itu sudah bisa menjadi dasar untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Laporan dari pelapor yang membawa SK bahwa dia PNS, juga bisa menjadi bukti," ujar Endang Wihdatiningtyas kepada JPNN di Jakarta, kemarin (30/8).

Berikutnya, Panwaslu akan melakukan kajian atas laporan atau temuan tersebut, termasuk melakukan pemanggilan saksi-saksi untuk proses klarifikasi. Setelah itu, hasilnya dibawa ke rapat pleno Panwaslu untuk memutuskan ada tidaknya pelanggaran oleh PNS tersebut.

Bila dinyatakan ada pelanggaran, maka harus dipastikan jenis pelanggarannya, apakah pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik PNS, atau sudah masuk pelanggaran pidana pemilu. "Jika tergolong pidana pemilu, maka diteruskan ke polisi untuk proses hukum selanjutnya," terang perempuan berjilbab itu.