Keterlibatan PNS Tak Terbukti
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilkada Pasaman
Jumat, 06 Agustus 2010 – 06:37 WIB

Keterlibatan PNS Tak Terbukti
JAKARTA --Sengketa Pilkada Kabupaten Pasaman resmi berakhir dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan Yusuf Lubis dan Syafrialis. Majelis Hakim yang dipimpin Mahfud MD berpendapat, pokok permohonan pemohon tak beralasan hukum. “Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Mahfud MD di gedung MK Kamis malam (5/8).
Menurut Hakim Ahmad Sodiki, terhadap dalil bahwa pihak KPU Pasaman tidak menjalankan tugas, MK menilai bahwa pihak pemohon tak dapat merincinya. Disamping itu, dalil-dalil lain seperti ada indikasi penggunaan ijzh palsu oleh pasangan calon tertentu jug tak dapat dibuktikan.
Baca Juga:
Terhadap dalil adanya keterlibatan PNS yang menjadi salah satu anggota tim pemenangan, pihak MK juga berpendapat sama. “Pemohon tak dapat membuktikannya secara sah,” kata Ahmad Sodiki.
Tercatat, berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Pasaman yang digelar KPU Pasaman pada tanggal 6 Juli lalu, pasangan Benny Utama-Daniel Lubis berhasil mengunguli pasangan Yusuf Lubis-Syafrialis. Benny yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Pasaman itu berhasil unggul lebih dari lima persen atas Yusuf. (wdi/jpnn)
JAKARTA --Sengketa Pilkada Kabupaten Pasaman resmi berakhir dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pasangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Meski Kecewa, PAN Siap Menghadapi PSU di Kabupaten Serang
- TNI dan Polri di Siak Kerahkan Berbagai Upaya untuk Amankan PSU Pilkada 2024 di 3 TPS
- Novi Vokalis Band Sukatani Guru Honorer Mendapat Dukungan dari Senayan
- PAN Hormati Putusan MK soal PSU di Pilkada Kabupaten Serang
- Polda Riau Jamin Keamanan Selama Pemungutan Suara Ulang Pilkada Siak di 3 TPS
- MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Siak di 3 TPS, Ini Kata KPU