Ketidaknetralan Demokrat untuk Perkuat Upaya Jegal Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Sikap politik Partai Demokrat (PD) di pemilu presiden kali ini dinilai penuh paradoks. Sebab, saat Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Umum PD mengaku netral, justru secara resmi partai pemilik kursi terbesar di DPR RI itu memilih mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Menurut pengamat politik dari Indonesia Public Institute, Karyono Wibowo, sikap politik PD itu jelas sebagai bagian dari upaya menghambat Joko Widodo-Jusuf Kalla menuju kursi presiden dan wakil presiden. "Ada skenario besar yang disiapkan untuk melawan dan menjegal Jokowi menjadi presiden," kata Karyono di Jakarta, Jumat (4/7).
Karyono pun menilai dukungan PD akan menggoyahkan netralitas aparat dan pejabat pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk juga militer dan Polri. Singkat kata, kata Karyono, dukungan PD akan menyebabkan militer tidak bersikap netral.
"Ini sangat berbahaya jika aparat sudah tidak netral. Oleh karena itu, masyarakat harus meminta komitmen netralitas Panglima TNI dan Kapolri," ujar Karyono.
Skenario lain untuk menjegal Jokowi adalah melalui pembentukan opini publik yang disampaikan melalui lembaga survei sejak beberapa pekan terakhir. Beberapa lembaga survei menghasilkan survei yang tidak wajar karena menyatakan ada kenaikan elektabilitas yang fantastis dari Prabowo sehingga mengungguli Jokowi.
"Ini lompatan elektabilitas yang sangat jauh dalam waktu sangat singkat. Sangat tidak mungkin," ujar Karyono seraya menegaskan, lembaga survei yang dalam surveinya menempatkan elektabilitas Prabowo telah melampaui Jokowi pasti sudah tidak netral lagi atau berafiliasi dengan kekuatan politik tertentu.(rmo/jpnn)
JAKARTA - Sikap politik Partai Demokrat (PD) di pemilu presiden kali ini dinilai penuh paradoks. Sebab, saat Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ada Guru Honorer Tidak Tahu Dibuka Rekrutmen PPPK 2024, Salah Siapa?
- Helena Lim Divonis 5 Tahun Penjara, Jaksa Ajukan Banding
- Seluruh Honorer Database BKN Akan Dicarikan Formasi PPPK 2024
- Sebut Kasus Hasto Politis, Todung Ungkit Ucapan Effendi Setelah Bertemu Jokowi
- Langkah Kejagung Menetapkan 5 Tersangka Korporasi Tanpa PT Timah Dinilai Mencurigakan
- KPK Panggil Petinggi BPR Bank Jepara Artha Terkait Kasus Kredit Fiktif Rp220 Miliar