Ketika Artis Merambah Politik Praktis

Namun, diam-diam Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sedikit geram dengan tampilnya sejumlah artis dengan berbagai latar belakangnya maju ke Pilkada. Kegeramannya itu, diwujudkan melalui revisi UU No.32/2004 dengan mensyaratkan calon kepala daerah harus bermoral dan tidak boleh berbuat zina. Usulan ini kemudian menimbulkan pro dan kontra. Bagi yang setuju, menilai usulan ini sangat agamis. Namun, yang tidak sependapat menganggap Gamawan mengada-ada, dan sedang mencari popularitas, nebeng popularitas para artis.

Anggota Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo memastikan, tidak ada kata-kata "calon kepala daerah harus bermoral dan belum pernah berzina" dalam usulan revisi UU No. 32/2004 yang diusulkan pemerintah ke DPR, seperti diungkap oleh Gamawan. "Jadi, saya sependapat kalau Gamawan sebenarnya sedang mencari popularitas, karena dalam draft revisinya tidak ada kata-kata itu," ujarnya.

Sementara pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi menegaskan, fenomena artis maju sebagai kepala daerah ini sebenarnya tidak terlalu mengkhawatirkan. Bahkan dalam pemilihan legislatif (pileg) lalu, dari 68 artis yang mencalonkan, hanya 17 yang berhasil duduk di kursi dewan."Ada stereotype, stigma tentang artis. Dari 68 yang mencalonkan, yang terpilih cuman 17. Ini menunjukkan tingkat elektabilitas kecil, dibandingkan dari pengusaha," paparnya.

Menurut Burhanuddin, sebenarnya para calon kepala daerah atau pun anggota dewan, sebagian besar berlatar belakang pengusaha. Akan tetapi, media kurang mengkritisi ini.Burhanuddin pun mencontohkan beberapa artis yang gagal menjadi kepala daerah, seperti Marissa Haque (Gubernur Banten), Ayu Soraya (wakil walikota Tegal), Saipul jamil (wakil walikota Serang), dan Primus Yustisio (wakil bupati Subang).Burhanuddin pun menegaskan strategi pemasangan artis sebagai calon kepala daerah adalah strategi yang meleset. Nah, lo! Bagaimana dengan komentar anda? (aj/jpnn)