Ketika Hong Kong Jadi Kota Demonstrasi

jpnn.com, HONG KONG - Perjuangan belum usai. Penduduk Hong Kong tak mau berhenti berunjuk rasa hingga keinginan mereka terpenuhi. Yaitu, RUU Ekstradisi dicabut. Kemarin, Minggu (7/7) sebanyak 230 ribu demonstran memenuhi Distrik Tsim Sha Tsui. Mereka berjalan menuju Stasiun Kereta Api West Kowloon.

''Kami ingin menunjukkan kepada para turis, termasuk yang berasal dari Tiongkok, tentang apa yang terjadi di Hong Kong,'' ujar Eddison Ng, salah seorang demonstran.

Stasiun Kereta Api West Kowloon adalah satu-satunya pintu masuk para turis Tiongkok yang datang lewat jalur darat. Selama ini akses informasi di Tiongkok sangat dibatasi. Mayoritas media pro pemerintah dan memberitakan hal yang salah tentang aksi damai di Hong Kong. Karena itulah, dengan melakukan aksi langsung di depan para turis asal Tiongkok, diharapkan informasi yang benar bisa tersampaikan.

Penduduk Hong Kong berbicara dengan bahasa Kanton, sedangkan warga Tiongkok menggunakan bahasa Mandarin. Karena itu, selebaran yang diberikan kepada para turis dibuat dengan bahasa Mandarin. Begitu pun pesan yang disebar lewat Bluetooth.

BACA JUGA: Rakyat Hong Kong Berontak, Donald Trump Senang

Legislator prodemokrasi yang ikut aksi mengajari para demonstran meneriakkan kalimat ''Pelajar Bukan Perusuh'' dengan pengucapan bahasa Mandarin yang benar. ''Kenapa masih banyak orang yang protes saat ini? Karena pemerintah Hong Kong tidak mendengar permintaan kami,'' ucap salah seorang demonstran yang bisa bahasa Mandarin lewat pengeras suara.

Massa kini tidak hanya menuntut agar RUU Ekstradisi dicabut, tetapi juga mendesak Chief Executive Hong Kong Carrie Lam mengundurkan diri. Mereka pun meminta reformasi di sistem pemerintahan.

Polisi berjaga ketat. Hanya orang yang memiliki tiket yang diizinkan masuk. Menjelang sore, stasiun tersebut akhirnya ditutup. Tidak ada kereta yang melintas keluar masuk. Stasiun Kereta Api West Kowloon yang baru dibuka sempat menjadi kontroversi. Sebab, sebagian kegiatan operasionalnya diserahkan kepada pemerintah Tiongkok. Di antaranya, bagian peron, imigrasi, dan cukai. (sha/c14/dos)